1. Menurut
pasal 3 ayat 2 UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang manakah
termasuk tujuan dari penyelengaraan penanaman modal ?
A. Meningkatakan
Status Sosial Dalam Masyarakat
B. Meningkatakan
Kemampuaan Daya Saing Dunia Usaha Nasional
C. Meningkatakan
Kesejahteraan
D. Mendorong
Pengembangan Diri
2. Jika
seseorang mendapatkan hadiah undian, menurut UU PPh pasal 4 ayat 2, berapakah
tarif pajak yang akan dikenakan ke pada pemenang undian tersebut ?
A. 15
%
B. 10
%
C. 25
%
D. 5 %
3. Yang
manakah dasar pengenan pajak transaksi saham di bursa efek ?
A. Penghasilan
Bruto
B. Jumlah
Bruto Bunga
C. Selisih
Lebih Harga Jual
D. Nilai
Transaksi
4. Dasar
pengenaan pajak dividen yang di terima WP orang pribadi ?
A. Penghasilan
Bruto
B. Jumlah
Bruto Bunga
C. Jumlah
Bruto
D. Nilai
Transaksi
5. Manakah
penghasilan yang menjadi objek pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun
luar Indonesia ?
A. Laba
Usaha
B. Dividen
C. Imbalan
Bunga
D. Benar
Semua
6. Pasal
2 ayat 5 UU PPh, merupakan syarat untuk suatu bentuk usaha tetap ?
A. Diberlakukan
untuk semua perusahaan asing
B. Hanya
untuk Negara yang tidak mempunyai perjanjian perpajakan
C. Hanya
untuk Negara dalam lingkungan ASEAN
D. Jawaban
a,b,c semuanya benar
7. Pasal
32A UU PPh, mengatur, ?
A. Fasilitas
perpajakan
B. Penghapusan
dipercepat
C. Kewenangan
pemerintah melakukan perjanjian perpajakan dengan negara lain
D. Kewenangan
DPR untuk menetapkan RUU menjadi UU
8. Konvensi
atau traktaat perpajakan yang disepakati beberapa Negara ?
A. Hanya
Bersifat Anjuran
B. Tidak
mengikat
C. Tidak
mengandung sanksi apabila dipenuhi
D. Mengikat
bagi Negara peserta
9. Dalam
era globalisasi terjadinya transaksi antar Negara merupakan hal yang lumrah
mengakibatkan
A. Tidak
ada persoalan karena tiap Negara mempunyai UU pajak masing-masing
B. Telah
diatasi dengan adanya perjanjian perpajakan antar Negara atau UU pajak tiap
Negara
C. Telah
diatasi dengan adanya Konvensi atau traktaat perpajakan
D. Terjadinya
Pengenaan pajak berganda internasional
10. Apa
sebab terjadinya Pajak berganda internasional (double taxation) ?
A. Konflik
antara perbedaan definisi kependudukan
B. Konflik
antar azas domisili dengan azas sumber
C. Konflik
definisi penghasilan
D. Konflik
antara perbedaan tarif pajak
11. Pajak
berganda internasional (double taxation), kecuali ?
A. Pengenaan
pajak lebih dari 1 (satu) kali dari objek yang sama
B. Pengenaan
pajak yang sama oleh 2 (dua) negara yang berbeda
C. Merugikan
pengusaha karena membayar pajak 2 (dua) kali
D. Adalah
wajar karena pajak-pajak tsb telah dibebankan sebagai biaya
12. Metode kredit pajak adalah salah satu metode
penghindaran pajak berganda ?
A. Hal
ini sudah diantisipasi dalam UU Pajak Indonesia
B. Hal
ini belum diantisipasi dalam UU Pajak Indonesia
C. Hal
ini sudah diatur dalam konvensi atau traktaat perpajakan
D. Hal
ini sudah diatur dalam perjanjian perpajakan antar Negara
13. Apabila
terdapat perbedaan penafsiran atau penerapan yang bertentangan dengan P3B
diantara kedua negara maka diperlukan adanya tata cara pelaksanaan prosedur
bersama (Mutual Agreement Procedure),
dibawah ini beberapa dasar hukum tentang tata cara tersebut kecuali ?
A. Pasal
32A UU PPh
B. Pasal
24 UU PPh
C. Peraturan
dirjen pajak PER-48/PJ/2010
D. Pasal
25 dalam P3B tentang MAP
14. Salah
satu dimensi ketentuan pajak internasional adalah pemajakan atas subjek pajak
dalam negri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negri, disebut
juga dengan istilah ?
A. Taxing
Inbound Income
B. Transfer
Pricing
C. Taxing
Outbound Income
D. World
Income
15. Bila
terjadi perbedaan pengaturan antara UU PPh dan tax treaty, maka ketentuan mana yang diberlakukan ?
A. Ketentuan
UU PPh
B. Keputusan
Mutual Agreement Procedure
C. Ketentuan
yang menguntungkan
D. Ketentuan
tax treaty
16. Pasal
2 ayat 3 huruf a dan b UU PPh menegaskan bahwa Indonesia menganut 2 (dua)
prinsip/asas tentang hak pemajakan yang didasarkan oleh connecting factors, kedua asas itu adalah ?
A. Asas
Teritorial dan Asas Residensi
B. Asas
Domisili dan Asas Residensi
C. Asas
Sumber dan Asas Kewarganegaraan
D. Asas
Residensi dan Asas Sumber
17. Wajib pajak yang dapat memperoleh surat
keterangan domisili (SKD) adalah wajib pajak yang memenuhu kualifikasi berikut
ini, kecuali ?
A. Berstatus
subjek pajak dalam negri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 UU
PPh
B. Wajib
pajak yang memiliki penghasilan di PTKP
C. Memiliki
nomor pokok wajib pajak
D. Bukan
berstatus subjek pajak luar negri, termasuk bentuk usaha tetap, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 UU PPh
18. Selain
untuk mencegah pengenaan pajak berganda, P3B juga dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya ?
A. Metode
pemajakan perjanjian unilateral
B. Peghindaran
pajak (tax evasion)
C. Penghindaran
pajak berganda
D. Metode
pemajakan perjanjian multilateral
19. Metode
penghindaran pajak berganda umum diterapkan melalui ?
A. Metode
pemajakan perjanjian internasional
B. Metode
pemajakan perjanjian umum
C. Metode
pemajakan perjanjian bilateral
D. Penghindaran
pajak
20. Yang
bukan merupakan hak Wajib Pajak berkaitan dengan pengajuan keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah ?
A. Meminta keterangan secara tertulis hal-hal
yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk keperluan pengajuan keberatan
B. Menyampaikan perbaikan surat keberatan untuk
memenuhi persyaratan sebelum jangka waktu 3 bulan
C. Mencabut
pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebelum disampaikannya Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir
D. Mengajukan
permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus
dibayar dalam SKPKB yang diajukan keberatan.
21. Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang
tidak benar dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal di bawah ini, kecuali ?
A. Wajib
Pajak tidak mengajukan keberatan
B. Wajib
Pajak mengajukan keberatan tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan
tersebut
C. Wajib
Pajak mengajukan keberatan tetapi Dirjen Pajak menolak keberatan Wajib Pajak
D. Wajib
Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
22. Pernyataan
yang tidak tepat berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak adalah ?
A. Surat
Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak
B. Wajib
Pajak dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju dengan penerbitan Surat
Tagihan Pajak
C. Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan setelah
dilakukan penelitian SPT
D. Surat
Tagihan Pajak dapat diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan.
23. Dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan terdapat perumusan tindak pidana yang berupa delik aduan, yaitu
menyangkut ?
A. Wajib
Pajak yang menolak dilakukan pemeriksaan pajak
B. Pejabat
pajak yang melanggar rahasia jabatan
C. Pihak
ketiga yang tidak memberikan keterangan yang diminta
D. Setiap
orang yang menghalangi penyidikan.
24. Tengah
dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu
Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan dan dokumen yang palsu untuk pengisian SPT
PPh Badan tahun 2009 dengan kerugian negara berupa pajak terutang yang kurang
dibayar sebesar Rp 1 milyar. Pada saat dilakukan pemeriksaan dimaksud, Wajib
Pajak tersebut mengakui kesalahannya dan berupaya agar tidak dilanjutkan ke
penyidikan. Mana pernyataan di bawah ini yang benar ?
A. Wajib Pajak tersebut dapat mengupayakan untuk
tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatannya disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah
sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1,5 milyar
B. WP
tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan
mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan kekurangan
pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp
4 milyar
C. WP
tersebut dapat mengupayakan untuk tidak dilanjutkan ke penyidikan dengan
melalui persetujuan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara
disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp4milyar
D. Pemeriksaan
bukti permulaan tersebut tetap akan dilanjutkan ke penyidikan meskipun Wajib
Pajak tersebut dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatannya.
25. Berdasarkan
PMK no 186/PMK 03/2007 Wajib Pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi
administrasi berupa denda tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang
ditentukan apabila karena keadaan ....
A. Kerusuhan masal, kebakaran, ledakan bom dan
terorisme
B. Perang
antar suku atau kegagalan komputer administrasi penerimaan negara atau
perpajakan
C. Wajib
pajak orang pribadi yang meninggal, dan wajib pajak orang pribadi yang
berstatus warga negara asing dan tidak tinggal di Indonesia lagi
D. Jawaban
a,b, dan c benar.
26. Terhadap
penerbitan SKPKBT yang diajukan gugatan karena diterbitkan tidak melalui
pemeriksaan, atas pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKBT dimaksud ....
A. Tertangguh sampai satu bulan putusan gugatan
terbit dan apabila ditolak Wajib Pajak dikenai sanksi 100%
B. Tertangguh
sampai satu bulan putusan gugatan terbit dan apabila ditolak Wajib Pajak
dikenai sanksi 50%
C. Tertangguh
sampai satu bulan putusan gugatan terbit dan apabila ditolak Wajib Pajak
dikenai sanksi bunga penagihan
D. Tetap
wajib dibayar paling lambat satu bulan sejak SKPKBT diterbitkan.
27. Dalam
rangka menyukseskan program pemerintah, PT Ojo Lali mengalihkan hak kepemilikan
sebidang tanah kepada pemerintah. Nilai pengalihan hak tersebut berdasar
keputusan pemerintah adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00. Di atas tanah ini
rencananya akan dibangun rumah sakit untuk kepentingan masyarakat sekitar. Atas
pengalihan tanah oleh PT Ojo Lali ….
A. PPh
final disetor sendiri sebesar Rp 50.000.000,00
B. Dipotong
PPh oleh bendaharawan sebesar Rp 50.000.000,00
C. Dipungut
PPh Pasal 22 oleh bendaharawan sebesar Rp 15.000.000,00
D. Tidak
terutang PPh karena untuk kepentingan umum
28. Dalam
istilah kepelabuhan dikenal adanya istilah daerah lini 1 (satu) yaitu area atau
dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan
langsung dari kapal. Sedangkan lini 2 (dua) berada di bawah Pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemakaian gedung/lapang ataupun ruang
bangunan/gedung di area tersebut…
A. Terutang
PPh final untuk lini satu dan dua
B. Terutang
PPh Final untuk lini satu, tidak terutang PPh final untuk lini dua
C. Terutang PPh Final untuk lini dua, tidak
terutang PPh final untuk lini satu
D. Tidak
terutang PPh Final
29. Pada
tanggal 1 Juli 2007, Dana Pensiun Sejahtera Mandiri (Dana Pensiun yang telah
disahkan MenKeu) menerima pelunasaan bunga obligasi yang dimilikinya dari PT
ABC, emiten yang menerbitkan obligasi di Bursa Efek. PPh Final terutang atas
transaksi ini apabila nilai nominal Rp 12.000.000 dan bunga fixed rate 15%
adalah ….
A. Rp
360.000,00
B. Rp 306.000,00
C. Rp 603.000,00
D. a, b, c salah.
30. PT
Samsons menyewa lahan parkir milik H. Suharno (ber-NPWP) sebesar Rp
8.000.000,00 untuk persewaan selama 3 (tiga) tahun. Atas pembayaran sewa kepada
H. Suharno (ber-NPWP) ….
A. dilakukan
pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 10% X Rp 8.000.000,00
B. dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% X
Rp 8.000.000,00
C. H.
Suharno menyetor sendiri sebesar 10% X Rp 8.000.000,00 karena dia mempunyai
NPWP
D. tidak
dilakukan pemotongan karena bukan objek PPh Pasal 4 ayat (2)
31. PT
Smart adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha jasa keamanan. Bulan Januari
2011 menerima pembayaran atas jasa keamanan yang diberikannya. Staf akuntansi
mencatat penerimaan kas (debit) dalam pembukuannya sebesar Rp 156.800.000,00
tidak termasuk PPN dan menerima bukti potong PPh Pasal 23. Besarnya PPh Pasal
23 yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan 1771 tahun 2011 yang berasal dari
transaksi ini adalah ….
A. Rp
3.200.000,00
B. Rp 5.200.000,00
C. Rp 7.200.000,00
D. Rp
8.200.000,00
32. Pada
tanggal 11 Januari 2011, CV Rapih (perusahaan yang bergerak dalam jasa
pembungkusan barang-barang untuk tujuan ekspor) menjadi rekanan PT Forwarding.
PT Forwarding memberikan imbalan secara rutin kepada CV Rapih. Atas pembayaran
jasa pembungkusan tersebut ….
A. dipotong
PPh pasal 23 dengan tarif 3%
B. dipotong
PPh pasal 23 dengan tarif 2%
C. dipotong
PPh pasal 23 dengan tarif 1,5%
D. tidak
terhutang PPh pasal 23 karena jasa pembungkusan tidak tercantum dalam PMK Nomor
244/PMK.03/2008
33. PT
Pasti Bisa memesan 5.000 pakaian kepada CV Bisa, perusahaan jahit dan konveksi.
Bahan mentah (kain) dan design disediakan oleh PT Pasti Bisa. CV Bisa mendapat
imbalan atas jasa pembuatan pakaian karyawan. Jasa yang dilakukan oleh CV Bisa
termasuk pengertian ….
A. Jasa
manajemen
B. Jasa teknik
C. Jasa
maklon
D. Jasa
penyelenggara kegiatan
34. PT AA memiliki hutang kepada PT BB dengan
bunga 2% perbulan. Karena kesulitan likuiditas, PT AA tak sanggup membayar
hutangnya pada saat jatuh tempo. Sesuai perjanjian, atas keterlambatan
pembayaran hutang, PT AA harus membayar denda sebesar 1% dari pokok hutang di
luar bunga. Atas pembayaran denda keterlambatan bayar ….
A. PT
AA memotong PPh Final sebesar 20%
B. PT
AA memotong PPh Pasal 23 sebesar 2%
C. PT AA memotong PPh Pasal 23 sebesar 15%
D. PT
AA tidak memotong pajak
35. Mr
Pirro adalah pegawai Marmuezt Ltd. yang ditugaskan di Indonesia. Perusahaan
jasa marketing di Luar Negeri ini, mendapat proyek dari perusahaan Indonesia.
Mr Pirro mengerjakan proyek tersebut di Indonesia dari tanggal 1 Maret sampai
31 Mei. Tidak ada Tax Treaty antara Indonesia dengan Negara domisili Marmuezt
Ltd. atas pembayar jasa untuk perusahaan Luar Negeri ini ….
A. Terutang
PPh Pasal 26 karena belum melewati 183 hari
B. Terutang
PPh Pasal 23 karena sudah terbentuk BUT
C. Terutang
PPh Pasal 21 karena yang mengerjakan adalah orang pribadi
D. Hak
pemajakan berada di Luar Negeri
36. PPh Pasal 23 menganut prinsip positif list,
artinya hanya objek tertentu saja yang termasuk objek PPh Pasal 23. Selain
tercantum dalam Pasal 23 UU PPh kategori jasa yang merupakan objek PPh 23
diatur dalam PMK Nomor 244/PMK.03/2008. Jenis jasa berikut termasuk kategori
jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23, kecuali ….
A. Jasa Laundry
B. Jasa Pengepakan
C. Jasa
Drilling
D. Jasa Dubbing
37. Bulan Oktober 2010, PT Tembakau Merah menjual
rokok kepada distributor dengan total harga bandrol sebesar Rp 100.000.000,00.
Atas transaksi tersebut ….
A. terhutang PPh 22 sebesar Rp 100.000,00
B. terhutang
PPh 22 sebesar Rp 150.000,00
C. terhutang
PPh 22 sebesar Rp 250.000,00
D. a.,
b., dan c. salah
38. Wajib
Pajak Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan
Barang yang Tergolong Sangat Mewah. Transaksi penjualan barang sangat mewah
dibawah ini terutang Income Tax Article 22, kecuali ….
A. Kendaraan
bermotor roda empat mewah dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00
B. Pesawat
udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00
C. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual
lebih dari Rp 20.000.000.000,00
D. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau
harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih
dari 500 m2
39. Di
bawah ini merupakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak,
kecuali…
A. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas
penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perusahaan perantara efek
B. Surat
Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG
untuk penyaluran gula
C. Bukti
tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan
D. Bukti
tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh
Perusahaaan Air Minum.
40. PT Armada Pura, manufaktur ban migas yang
berlokasi di Jakarta Selatan, pada 10 Mei 2011 lalu menjual salah satu mesin
yang dimilikinya kepada PT Sentana Purna. Mesin tersebut diperoleh PT Armada
Pura pada awal tahun 2008 secara impor dari Jepang dengan nilai impor Rp
127.500.000,00. Dan karena mesin digunakan secara langsung dalam menghasilkan
ban yang merupakan BKP (Barang Kena Pajak), atas impor mesin tersebut
dibebaskan dari pengenaan PPN Impor. Atas pengalihan mesin pada 10 Mei 2011
tersebut…
A. PT
Armada Pura tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak untuk PT Sentana Purna, tetapi
wajib membayar PPN Impor yang sebelumnya telah dibebaskan beserta sanksi bunga
sebesar 2% sebulan.
B. PT
Armada Pura wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk PT Sentana Purna dan wajib
membayar PPN Impor yang sebelumnya telah dibebaskan dalam jangka waktu paling
lambat 1 (satu) bulan sejak mesin dialihkan beserta sanksi bunga sebesar 2%
sebulan.
C. PT Armada Pura wajib menerbitkan Faktur Pajak
untuk PT Sentana Purna dan wajib membayar PPN Impor yang sebelumnya telah
dibebaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak mesin
dialihkan beserta sanksi bunga sebesar 2% sebulan.
D. PT
Armada Pura tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak untuk PT Sentana Purna maupun
membayar PPN Impor yang sebelumnya telah dibebaskan pada saat impor.
41. Pada
15 Mei 2011 lalu, PT Panca Swakarsa telah membeli sedan senilai
Rp.174.750.000,00 dari PT Mizuhi Finance, perusahaan asuransi yang berlokasi di
Jakarta Selatan. Sedan yang dibeli PT Panca Swakarsa tersebut sebelumnya telah
diasuransikan sendiri oleh PT Panca Swakarsa pada akhir tahun 2010. Namun
karena spesifikasi sedan ternyata tidak sesuai dengan PT Panca Swakarsa, PT
Panca Swakarsa membatalkan asuransi kendaraan itu. Atas pembelian yang dilakukan PT Panca
Swakarsa pada 15 Mei 2011…
A. Tidak
terutang PPN karena jasa asuransi bukan JKP (Jasa Kena Pajak)
B. Tidak
terutang PPN karena tidak memenuhi kriteria Pasal 16D UU PPN
C. Terutang
PPN karena memenuhi kriteria Pasal 16D UU PPN
D. Terutang
PPN sepanjang PT MIzuhe Finance telah dikukuhkan sebagai PKP.
42. Dalam
pemeriksaan PPN Masa Desember 2010 diketahui bahwa PT Swakarsa Brothers,
perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta Utara, telah mengikat
perjanjian dengan PT Brunas Finance, perusahaan leasing yang telah mendapat
izin dari Menteri Keuangan. Sesuai perjanjian dan lampiran-lampirannya, PT
Swakarsa Brothers menjual mesin plant liquefier yang telah dibeli sejak tahun 2009
kepada PT Tunas Finance dengan harga Rp 1.275.270.000,00. Namun meski mesin
telah dijual kepada PT Tunas Finance, mesin tersebut tetap dipergunakan dalam
operasional usaha PT Swakarsa Brothers.
Berikut aspek PPN yang seharusnya menjadi ketetapan pemeriksa pajak atas
transaksi yang telah dilakukan oleh PT Brunas Finance dan PT Swakarsa Brothers,
kecuali…
A. penyerahan
mesin dari PT Swakarsa Brothers kepada PT Brunas Finance tidak terutang PPN,
jika perjanjian menyebutkan hak opsi
B. Penyerahan
jasa dari PT Brunas Finance kepada PT Swakarsa Brothers tidak terutang PPN,
jika perjanjian menyebutkan hak opsi
C. Penyerahan
mesin dari PT Swakarsa Brothers kepada PT Brunas Finance terutang PPN, jika
perjanjian menyebutkan hak opsi
D. Penyerahan
jasa dari PT Brunas Finance kepada PT Swakarsa Brothers terutang PPN, jika
perjanjian tidak menyebutkan hak opsi.
43. Di tanggal 4 Mei 2011, PT Morubeni (PKP
Penjual) telah menjual seperangkat mesin pendukung usaha migas kepada PT Leghor
Indonesia (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp 2.765.775.000,00. Atas
transaksi ini, PT Morubeni pun langsung menerbitkan Faktur Pajak tertanggal 4
Mei 2011 dengan Kode dan Nomor Seri 010.000-11.00000060 dengan DPP dan PPN yang
sesuai dengan transaksi. Faktur Pajak tersebut kemudian dilaporkan PT Morubeni
pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2011. Pada tanggal 3 Juni 2011 diketahui bahwa
harga jual sebenarnya seharusnya sebesar Rp 2.745.475.000,00. Atas kesalahan
tersebut, maka pada tanggal 5 Juni 2011 PT Morubeni menerbitkan Faktur Pajak
Pengganti dengan Kode dan Nomor Seri 011.000-11.00000162, dengan DPP dan PPN
yang seharusnya. Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti
tersebut, PT Morubeni maupun PT Leghor Indonesia perlu melakukan hal-hal di
bawah ini, kecuali…
A. PT
Morubeni perlu membetulkan SPT PPN Masa Mei 2011 untuk melaporkan Faktur Pajak
Pengganti dengan nilai PPN sebesar Rp 274.547.500,00 dan melaporkan Faktur
Pajak Pengganti pada SPT Masa Juni 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp 0
B. PT
Morubeni perlu membetulkan SPT PPN Masa Mei 2011 untuk melaporkan Faktur Pajak
Pengganti dengan nilai PPN sebesar Rp 274.547.500,00 dan melaporkan Faktur
Pajak Pengganti pada SPT Masa Juni 2011 dengan nilai PPN sebesar Rp
274.547.500,00.
C. PT
Leghor Indonesia perlu membetulkan SPT PPN di mana Faktur Pajak yang diganti
telah dilaporkan sebagai Pajak Masukan, dengan melaporkan Faktur Pajak
Pengganti sebesar Rp 274.547.500,00.
D. PT Leghor Indonesia tidak perlu membetulkan
SPT PPN dalam hal Faktur Pajak yang diganti belum dilaporkan sebagai Pajak
Masukan.
44. PT
Daya Tambang Raya, pemegang izin pengusahaan
sumber daya panas bumi yang berlokasi di Balikpapan, berencana untuk
membeli 2 (dua) unit mesin senilai Rp.615.340.000,00 (termasuk PPN) dari PT Bostar Indonesia pada 12 Mei
2011.Disepakati bahwa pembayaran uang muka sebesar 10% dari harga jual
dilakukan dalam waktu seminggu sebelum tanggal 12 Mei 2011. Penagihan atas sisa
pembayaran akan dilakukan dalam waktu seminggu setelah mesin diserahkan. Namun
sisa pembayaran disepakati untuk dilakukan di akhir bulan berikutnya telah
bulan terjadinya penyerahan. Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN atas
rencana transaksi di atas…
A. Harus
diterbitkan 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 (saat diterimanya uang
muka) dan pada tanggal 12 Mei 2011 atas sisa pembayarannya.
B. Harus
diterbitkan 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 (saat diterimanya uang
muka) dan pada tanggal 30 Juni 2011, yaitu saat pembayaran sisa pembayaran.
C. Harus
diterbitkan 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 (saat diterimanya uang
muka) dan pada tanggal 19 Mei 2011, yaitu pada saat penagihan atas sisa
pembayaran.
D. Hanya
perlu diterbitkan 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 12 Mei 2011.
45. Kelebihan
pembayaran pajak secara matematis dapat terjadi apabila Pengusaha Kena Pajak
dalam suatu Masa Pajak melakukan kegiatan di bawah ini, kecuali …
A. PKP
di bidang makanan ternak menyerahkan makanan ternak sapi kepada peternak sapi
B. PKP
pedagang alat tulis kantor menyerahkan sejumlah alat tulis kantor kepada
Instansi Pemerintah
C. PKP
pabrikan tekstil menyerahkan tekstil kepada PKP pabrikan garmen di kawasan
Berikat untuk diolah
D. PKP jasa konstruksi sebagai kontraktor utama
menyerahkan bangunan yang telah selesai kepada Pemerintah atas proyek yang
dananya berasal dari hibah luar negeri
46. Bagi
Pengusaha Kena Pajak, penghitungan kembali Pajak Masukan yang sudah dikreditkan
pada Masa Pajak diperolehnya aktiva, harus dilakukan apabila aktiva tersebut
selain digunakan untuk penyerahan yang terutang pajak juga digunakan untuk ….
A. Penyerahan
BKP ke Pengusaha di Kawasan Berikat untuk diolah
B. Ekspor
Barang Kena Pajak
C. Penyerahan
BKP Tertentu Yang Bersifat Strategis
D. Penyerahan
kepada Pemungut PPN
47. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur
Pajak yang lengkap, jelas, benar dan ditandatangani dapat dikreditkan apabila
berhubungan langsung dengan penyerahan di bawah ini, kecuali ….
A. Pemakaian
sendiri Barang Kena Pajak untuk tujuan non produktif
B. Penyerahan
dari Kantor Pusat ke cabang yang ada ijin sentralisasi
C. Pemberian
cuma-cuma Barang Kena Pajak produk PKP
D. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang
perantara.
48. PT
ABC, PKP pedagang besar garmen, pada tanggal 30 Maret 2011 menyerahkan secara
konsinyasi sejumlah garmen dengan Harga Jual Rp 30 juta kepada PT XYZ selaku
PKP pedagang eceran. Faktur Pajak diterbitkan oleh PT ABC pada tanggal 3 Mei
2011 ketika dilakukan pelunasan oleh PT XYZ. Atas Faktur Pajak yang diterbitkan
ini …
A. PT
ABC dikenai sanksi administrasi berupa denda dan oleh PT XYZ Faktur Pajak dapat
dikreditkan pada Masa Maret 2011 sesuai dengan saat penyerahan
B. PT
ABC dikenai sanksi administrasi berupa denda dan oleh PT XYZ Faktur Pajak dapat
dikreditkan pada Masa Mei 2011 sesuai dengan tanggal penerbitan
C. PT ABC tidak dikenai sanksi administrasi dan
oleh PT XYZ Faktur Pajak dapat dikreditkan pada Masa Mei 2011 sesuai tanggal
penerbitan
D. PT ABC dikenai sanksi administrasi berupa
denda dan oleh PT XYZ Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan karena dibuat
terlambat
49. Atas pemanfaatan franchise dari XYZ Corp.,
perusahaan di Jepang, diakui sebagai utang tanggal 20 Mei 2010. PPN terutang
atas pemanfaatan tersebut dibayar ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajak
tanggal 10 Juni 2010. Apabila yang memanfaatkan franchise tersebut adalah
Pengusaha Kena Pajak dan berhubungan langsung dengan penyerahan kena pajak maka
PPN yang tercantum dalam SSP tersebut ....
A. Tidak
dapat dikreditkan karena SSP bukan Faktur Pajak
B. Tidak
dapat dikreditkan karena Penjual di luar Daerah Pabean
C. Dikreditkan
pada masa pajak yang sama yaitu Masa Mei 2010
D. Dikreditkan
pada masa pajak yang sama yaitu Masa Juni 2010
50. Dalam
pembukuan PT ABC (PKP industri tekstil dikukuhkan sejak 1 Maret 2006) di bulan
Mei 2010, ditemukan catatan penjualan aktiva tetap berupa mobil dengan
rincian sbb: Jenis Tahun perolehan
Penggunaan Harga Jual Truk 20 Februari 2006 Produksi Rp 40 juta
Sedan 22 Mei 2009 Pemasaran Rp 100 juta
Mobil box 9 Juni 2009 Distribusi Rp
50 juta. Atas penjualan ketiga jenis mobil tersebut ....
A. terutang
PPN sebesar Rp 19 Juta.
B. Terutang
PPN sebesar Rp 15 juta
C. Terutang
PPN sebesar Rp 9 juta.
D. Terutang
PPN sebesar Rp 5 juta.
51. Dalam sewa guna usaha dengan hak opsi yang
melibatkan tiga pihak yaitu lessee, lessor dan suplier Barang Kena Pajak,
penyerahan yang dapat terutang PPN adalah ...
A. Penyerahan
jasa dari lessor kepada lessee
B. Penyerahan
hak atas barang dari suplier kepada lessor
C. Pengalihan
barang dari suplier kepada lessee melalui lessor
D. Pengalihan
barang dari lessor kepada lessee.
52. Pada
tanggal 30 Mei 2011, PT. Djarum Suntik memberikan beasiswa kepada siswa
berprestasi yang berasal dari salah satu Sekolah di Kudus untuk melanjutkan
belajarnya di Universitas Kebangsaan Malaysia.
A. Beasiswa tersebut bagi PT. Djarum Suntik dapat
dibiayakan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.
B. Beasiswa tersebut bagi PT. Djarum Suntik tidak
dapat dibiayakan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal.
C. Beasiswa
tersebut dapat dibiayakan oleh PT. Djarum Suntik apabila bagi penerimanya
dianggap sebagai penghasilan.
D. Beasisiwa tersebut tidak perlu dikoreksi
fiskal apabila tidak dibebankan secara komersial.
53. Pada saat menghitung besarnya Penghasilan Kena
Pajak, pengeluaran-pengeluaran berikut ini tidak perlu dilakukan koreksi fiskal
positif, kecuai
A. Pakaian
seragam untuk satpam kantor
B. Pengeluaran
untuk antar jemput pegawai
C. Penginapan bagi crew pesawat/ kapal
D. Penyediaan
makan minum bagi seluruh pegawai.
54. PT. Dasyat melakukan kegiatan menjual
barang-barang kimia untuk industri tekstil. Perusahaan memberikan fasilitas
bagi pegawai-pegawai tertentu karena jabatannya (seperti sales supervisor)
antara lain dengan memberikan fasilitas berupa mobil sedan yang dibeli pada
tanggal 1 Januari 2011 dengan harga Rp 148.000.000. Apabila perusahaan
menghitung besarnya penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun dan
aktiva tersebut termasuk dalam kelompok II
maka besarnya penyusutan fiskal tahun 2011 yang boleh diakui sebesar…
A. Rp
37.000.000
B. Rp
18.500.000
C. Rp 9.250.000
D. Nihil
karena mobil sedan merupakan kenikmatan yang tidak dapat dibebankan secara
fiskal.
55. Dengan
berlakunya UU 7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU 36 Tahun 2008 maka bagi
perusahaan pertambangan umum yang melakukan kontrak karya dengan pemerintah
Indonesia berlaku ....
A. Tarif
pajak untuk tahun pajak 2008 adalah langsung 30% dari laba fiscal
B. Tarif pajak untuk tahun pajak 2009 adalah
langsung 28 % dari laba fiskal
C. Tarif
pajak untuk tahun pajak 2010 adalah langsung 23 % dari laba fiskal
D. Pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam
Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut
sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud
56. Penghasilan
dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final sesuai dengan ketentuan
perpajakan Tahun Pajak 2009, kecuali ....
A. Dividen
yang diterima oleh Orang Pribadi dari Perseroan Terbatas (PT) dengan
kepemilikan saham < 25%
B. Bunga
simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
C. Penghasilan
berupa hadiah undian
D. Imbalan bunga yang dibayarkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dari proses keberatan Wajib Pajak
57. MARJUKI
membeli mobil sedan perusahaan dengan nilai buku Rp 50.000.000 dan harga pasar
Rp 90.000.000. Pembelian mobil dilakukan tanggal 19 Maret 2011. Perlakuan pajak
atas transaksi ini adalah ….
A. Selisih
penghasilan sebesar Rp 40 juta merupakan penghasilan bagi karyawan
B. Selisih
penghasilan sebesar Rp 40 juta merupakan penghasilan bagi perusahaan
C. Tidak
ada selisih penghasilan bagi perusahaan
D. Perusahaan mengakui penghasilan sebesar Rp 90
juta karena kendaraan disusutkan hanya 50% dari nilai sebenarnya
58. BANK
RAKYAT SEJAHTERA memberikan fasilitas pinjaman kepada seluruh karyawannya yang
sudah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun. Pemberian fasilitas adalah sebesar
subsidi bunga 4% dari suku bunga pasar yang ada. Perlakuan pajak yang sesuai
dengan ketentuan pajak adalah ….
A. Tidak
ada koreksi fiscal bagi perusahaan karena merupakan hal yang biasa bagi
kegiatan bisnis
B. Tidak
ada koreksi fiscal bagi perusahaan karena yang dicatat sebesar bunga realisasi
yang dibayarkan kepada karyawan
C. Bagi
perusahaan yang memberikan pinjaman maka selisih tingkat suku bunga yang dibayar oleh perusahaan kepada karyawan dengan bunga yang dibebankan kepada
karyawan, merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan
D. Bagi
karyawan perusahaan yang menerima pinjaman selisih tingkat suku bunga yang dibayar oleh perusahaan merupakan objek pajak
59. Apa
saja tipe berganda Internasional….
A. Identitas
masa pajak
B. Identitas
subjek pajak
C. Yuridis
dan ekonomis
D. Identitad
wajib pajak
60. Unsur
teoretis dan normative pajak berganda Internasional meliputi…
A. Identitas
masa pajak
B. Factual
dan potensial
C. Langsung
dan tidak langsung
D. Untuk
menghindari pajak berganda
61. Sumber
hukum pajak Internasional terdiri dari…
A. Subjek
pajak
B. Objek
pajak
C. Putusan
hakim (nasional maupun internasional)
D. Subjek
pajak luar
62. Apa
subjek dan objek pajak dalam pajak internasional…
A. Subjek
pajak dalam negri yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di luar negri
dan objek pajak dengan sumber dalam negri
B. Subjek
pajak dalam kota yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di dalam kota dan
objek pajak dengan sumber luar negri
C. Subjek
pajak luar kota yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di dalam kota dan
objek pajak dengan sumber luar kota
D. Subjek
pajak dalam desa yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di luar desa dan
objek pajak dengan sumber dalam desa
63. Apa
dampak dari pajak berganda internasional…..
A. Pajak
merupakan pengorbanan sumber daya yang harus ditanggug oleh pengusaha (dan
masyarakat)
B. Memberikan
tambahan beban terhadap pengusaha dan masyarakat
C. Perluasan
usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan resikodibanding dengan usaha
dalam negri
D. A,B,C
Benar semua
64. Penerapan
pajak berganda dalam UU PPh dilakukan dengan metode perjanjian penghindaran
pajak berganda atau P3B….
A. Perluasan
usaha
B. Peningkatan
SDM
C. Metode
pemajakan unilateral / metode sepihak
D. Kedudukan
yang setara
65. Apa
tujuan P3B…
A. Pertukaran
informasi guna mencegah pengelakan pajak
B. Pemajakan
bilateral
C. Pemajakan
multilateral
D. Pajak
berganda
66. Asas
pemajakan UU PPh mengadung asas…
A. Asas
domisili
B. Asas
kebangsaan
C. A
& B Benar
D. A
& B Salah
67. Badan
sebagian subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha meliputi…
A. Tax planning
B. Sumber
daya
C. Badan
usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD)
D. Pajak
penghasilan badan
68. Apa
fungsi pajak…
A. Fungsi
jasa timbal balik
B. Fungsi
mengatur
C. Fungsi
kebangsaan
D. Fungsi
kehidupan
69. Adalah
pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaranya definisi dari….
A. Regulerend
B. Pajak
langsung
C. Budgetair
D. Loss system
70. Apa
syarat pemungutan pajak…
A. Pemungutan
pajak harus adil (syarat keadilan)
B. Pajak
daerah
C. Pajak
pusat
D. Lembaga
pemungutan
71. System
pemungutan pajak….
A. System
pajak
B. Loss
System
C. Self
Assessment system
D. Regulerend
72. Suatu
system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus
dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang
terhutang wajib pajak definisi dari….
A. With holding system
B.
Self
Assessment system
C. Loss system
D. System luar
73. Peredaran
bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E ayat (1) UU penghasilan pajak
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi
biaya untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi….
A. Penghasilan
yang dikenai pajak penghasilan bersifat final
B. Penghasilan
yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final
C. Penghasilan
yang dikecualikan dari objek pajak
D. A,B,C
Benar
74. Apa
metode penghindaran pajak….
A. Traktat
pajak
B. Hutang
pajak
C. Bonus
pajak
D. Loss
system
75. Tujuan
perpajakan internasional….
A. Kondisi
sama pembayarpajak hendaknya dibebankan pajak yang sama
B. Untuk
memajukan perdagangan antar Negara, mendorong laju investasi di masing-masing
Negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat
perdagangan dan investasi tersebut
C. Darimanapun
investasi berasal, dikenakan pajak yang
sama
D. Prinsip
equity
76. Apa
tipe-tipe pajak….
A. Sumber
pendapatan
B. Pendekatan
territorial
C. Perpajakan
berganda
D. Corporate
income tax
77. Mengapa
terjadi perpajakan berganda internasional…
A. Perpajakan
berganda terjadi karenabenturan atar klaim perpajakan, hal ini karena adanya
prinsip perajakan global untuk wajib pajak dalam negri (global principle)
dimana penghasilan dari luar negri dan dalam negri dikenakan pajak oleh Negara
residen (Negara domisili wajib pajak)
B. Penghindaran
pajak berganda
C. Sumber
pendapatan
D. National Neutrality
78. Sumber
hukum internasional menurut piagma Mahkama Internasional adalah…
A. Perjanjian
internasional baik yang bersifat umum maupun khusus
B. Peningkatan
SDM
C. Metode
pemajakan unilateral / metode sepihak
D. Kedudukan
yang setara
79. Hukum
pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukumyang mengupas suatu persoalan
yang diatur dalam UU nasional mengenai…..
A. Pajak
B. Hubungan
internasional
C. Traktat-traktat
D. Hukum
80. Keseluruhan
perundang-undangan dan peraturan perpajakan dari Negara-negara yang ada
diseluruh dunia adalah definisi darai….
A. Foreign Tax Law
B. Internasional Tax Law
C. National External Tax Law
D. Benar
Semua
81. Kesepakatan
perpajakan yang berlaku di antara Negara yanag mempunyai persetujuan
penghindaran pajak berganda (P3B) dan pelaksanaanyandilakukan dengan niat
baiksesuai dengan konveksi wina (Panca
Sunservanda) adalah definisi dari….
A. Pajak
berganda
B. Pajak
internasional
C. Pajak
penghasilan
D. Hukum
pajak internasional
82. Dasar
untuk menghitung penyusutan yang dapat dibebankan sebagai biaya yang benar
adalah pengeluaran untuk ....
A. Pembelian
yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dilakukan
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan
bagi harta tersebut
B. Pembelian
yang tidak dimiliki namun digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan
bagi harta tersebut
C. Perbaikan
harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak
guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat
yang telah ditentukan bagi harta tersebut
D. Penambahan,
perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak
milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai
masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama
besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut
83. Dengan
berlakunya UU 7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU 36 Tahun 2008 maka bagi
perusahaan pertambangan umum yang melakukan kontrak karya dengan pemerintah
Indonesia berlaku ....
A. Tarif
pajak untuk tahun pajak 2008 adalah langsung 30% dari laba fiskal
B. Tarif
pajak untuk tahun pajak 2009 adalah langsung 28 % dari laba fiskal
C. Tarif
pajak untuk tahun pajak 2010 adalah langsung 23 % dari laba fiskal
D. Pajaknya
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama
pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau
perjanjian kerjasama dimaksud
84. Apa
pasal yang mengatur Anti Avoidance….
A. Pasal
18 ayat (1) UU PPh
B. Pasal
19 ayat (1) UU PPh
C. Pasal
18 ayat (2) UU PPh
D. Pasal
19 ayat (2) UU PPh
85. Pasal
26 ayat (1a) mendefinisikan Negara domisili wajib pajak luae negri selain yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap
Indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah Negara tempat tinggal atau tempat
kependudukan wajib pajak luar negri yang sebenarnya menerima manfaat dari
penghasilan tersebut adalah definisi dari…..
A. UU
PPh
B. Transfer
pricing
C. Beneficial
owner menurut UU domestic
D. Pasal
18 ayat (1) UU PPh
86. Apakah
pasal 24 ayat (1) UU PPh hanya membolehkan KPLN yang berasal dari
negra mitra P3B ?
A. Boleh
B. Tidak
Boleh
C. Boleh
sesuai kredit pajak luar negri
E. Boleh
sesuai pasal 24 ayat (1) UU PPh
87. Apa
perran DJP dan BKF dalam negosiasi P3B….
A. Guna
menghindari pemajakn ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua Negara
dengan pronsip saling menguntungkan antar kedua negra dan dilaksanakan oleh
penduduk antar kedua Negara yang terlibat dalam perjanjian
B. Sebagai
pembuat kebijakan perpajakn dalam hal ini sebagai perundingan perjanjian
penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dengan Negara lain
C. Pembelian
yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun dilakukan
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan
bagi harta tersebut
D. Pembelian
yang tidak dimiliki namun digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan
bagi harta tersebut
88. Apa
yang dimaksud dengan commentary,reservation,
observation, dan position pada OECD model..
A. Istilah
dalam menyatakan pendapat atau tenggapan terkait rumusan perjanjian
penghindaran berganda (P3B)
B. Guna menghindari pemajakn ganda agar tidak
menghambat perekonomian kedua Negara dengan pronsip saling menguntungkan antar
kedua negra dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara yang terlibat
dalam perjanjian
C. Sebagai
pembuat kebijakan perpajakn dalam hal ini sebagai perundingan perjanjian
penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dengan Negara lain
D. Pembelian
yang dimiliki dan digunakan untuk P3B
89. Wajib
Pajak dengan kriteria tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut, sebutkan pernyataan yang paling benar...
A. Laporan
keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan dengan
pendapat Wajar Tanpa syarat tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut turut
dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 3 tahun berturut
turut
B. Laporan
keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan dengan
pendapat Wajar Tanpa syarat tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut turut
dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 5 tahun berturut
turut
C. Laporan
keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas keuangan dengan
pendapat Wajar selama 3 tahun berturut turut dan tidak pernah melakukan Tindak
Pidana Perpajakan selama 5 tahun berturut turut
D. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik
atau lembaga pengawas keuangan dengan pendapat Wajar selama 3 tahun berturut
turut dan tidak pernah melakukan Tindak Pidana Perpajakan selama 3 tahun
berturut turut.
90. Adapun
pengertian “dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan
utang“ adalah ....
A. Barang
yang dihipotekkan
B. Digadaikan
C. Diagunkan
D. Jawaban
a,b dan c benar.
91. Pemeriksa
Bukti permulaan adalah...
A. Penyidik
di lingkungan Direktorat Jenderal pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bukti
permulaan,
B. Polisi
dan pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal pajak atau tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan bukti permulaan,
C. Polisi
dan pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal pajak atau tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan bukti permulaan,
D. Pegawai
negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal pajak atau tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas dan tanggung jawab
untuk melaksanakan bukti permulaan.
92. Terhadap
penerbitan SKPKBT yang diajukan gugatan karena diterbitkan tidak melalui
pemeriksaan, atas pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKBT dimaksud ....
A. Tertangguh sampai satu bulan putusan gugatan
terbit dan apabila ditolak Wajib Pajak dikenai sanksi 100%,
B. Tertangguh
sampai satu bulan putusan gugatan terbit dan apabila ditolak Wajib Pajak
dikenai sanksi 50%,
C. Tertangguh
sampai satu bulan putusan gugatan terbit dan apabila ditolak Wajib Pajak dikenai
sanksi bunga penagihan,
D. Tetap
wajib dibayar paling lambat satu bulan sejak SKPKBT diterbitkan.
93. Sebutkan
syarat-syarat hapusnya utang pajak , kecuali ?
A. Daluwarsa
B. Pembayaran
C. Pajak
langsung
D. Penghapusan
94. Pajak
yang dimaksdut dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada
pihak lain adalah definisi dari…
A. Pajak
langsung
B. Pajak
tidak langsung
C. Hutang
pajak
D. Pajak
subyektif
95. Sebutkan
pengelompokan pajak menurut sifatnya…
A. Pajak
sbuyektif
B. Pajak
obyetif
C. A
& B Benar
D. A
& B Salah
96. Sebutkan
pengelompokan pajak menurut golongannya…
A. Pajak
langsung
B. Pajak
sbuyektif
C. Pajak
obyetif
D. Hutang
pajak
97. Pajak
yang pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak (status kawin
atau tidak kawin mempunyai tanggungan keluarga atau tidak) pengertian dari…
A. Pajak
langsung
B. Pajak
sbuyektif
C. Pajak
obyetif
D. Hutang
pajak
98. Pajak
yang dalam pengenaannya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa
memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak pengertian dari..
A. Pajak
langsung
B. Pajak
sbuyektif
C. Pajak
obyetif
D. Hutang
pajak
99. Sebutkan
yang termasuk dalam pengelompokan pajak provinsi….
A. Pajak
kendaraa bermotor
B. BEA
balik nama kendaraan bermotor
C. Pajak
rokok
D. Benar
Semua
100.
Apa saja ruang lingkup pajak
internasional….
A. Taxing
inbound income
B. Tax
treaty
C. Residence
country
D. Benar
semua
101.
Apakah negara sumber (source country)
memiliki hak yang lebih tinggi untuk memajaki suatu penghasilan…
A. Tidak
B. Boleh
C. Sesuai
UU PPh
D. Sesuai
hukum pajak Internasional
102.
Bagaimana cara mengatasi pajak berganda…
A. Negara
domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak berganda melalui mekanisme
tax credit method atau income exemption method (tergantung kepada keputusan
domestic Negara domisili)
B. Tidak
ada koreksi fiscal bagi perusahaan karena yang dicatat sebesar bunga realisasi
yang dibayarkan kepada karyawan
C. Bagi
perusahaan yang memberikan pinjaman maka selisih tingkat suku bunga yang dibayar oleh perusahaan kepada karyawan dengan bunga yang dibebankan kepada
karyawan, merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan
D. Bagi
karyawan perusahaan yang menerima pinjaman selisih tingkat suku bunga yang dibayar oleh perusahaan merupakan objek pajak
103. Mengapa terdapat perbedaan cara pemajakan
pada SPDN dan SPLN…
A. Seperti
dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) UU PPh
terkait perbedaan pemajakn SPDN dan SPLN semata-mata alasan keadilan
dimana untuk SPLN menggunakan tax treaty sebagai dasar pemajakn yang sudah
disepakati dalam rangka penghindaran pajak berganda
B. Negara domisili diwajibkan untuk memberikan
keringanan pajak berganda melalui mekanisme tax credit method atau income
exemption method (tergantung kepada keputusan domestic Negara domisili)
C. Tidak
ada koreksi fiscal bagi perusahaan karena yang dicatat sebesar bunga realisasi
yang dibayarkan kepada karyawan
D. Bagi
perusahaan yang memberikan pinjaman maka selisih tingkat suku bunga yang dibayar oleh perusahaan kepada karyawan dengan bunga yang dibebankan kepada
karyawan, merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan
104. Apakah peraturan perpajakn Indonesia
mengatur tentang kedudukan manajemen pada saat penentuan subjek pajak badan
luar negri ?
A. Menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan
manajemen (pasal 2 ayat 5 huruf a), tempat kedudukan manajeman sebagaimana diatur dalam
pasal 16 ayat (3) PER-43/PJ/2011 adalah melakukan pengandalian atas seluruh
perusahaan atau tempat membuat keputusan yang bersifat starategis
B. Istilah
dalam menyatakan pendapat atau tenggapan terkait rumusan perjanjian
penghindaran berganda (P3B)
C. Guna menghindari pemajakn ganda agar tidak
menghambat perekonomian kedua Negara dengan pronsip saling menguntungkan antar
kedua negra dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara yang terlibat
dalam perjanjian
D. Sebagai
pembuat kebijakan perpajakn dalam hal ini sebagai perundingan perjanjian
penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dengan Negara lain
105.
Bagimana pasal 26 UU PPh mengatur tentang
sumber penghasilan….
A. Hadiah
dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun
B. Imbalan
sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan
C. Pension
dan pembayaran berkala lainnya
D. A,B,C
Semua Benar
106.
Mengapa teks P3B tidak sama antar P3B yang
ada….
A. Karena
P3B hanya mengatur prinsip-prinsip pemajakn yang hanya dapat diterapkan di
kedua Negara maka pelaksanaan prinsip-prinsip pemajakn tergantung kepada
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undngan pajak masing-masing
Negara.
B. Guna
menghindari pemajakn ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua Negara
dengan pronsip saling menguntungkan antar kedua negra dan dilaksanakan oleh
penduduk antar kedua Negara yang terlibat dalam perjanjian
C. Sebagai
pembuat kebijakan perpajakn dalam hal ini sebagai perundingan perjanjian
penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dengan Negara lain
D. A,B,C
Semua Benar
107.
Apakah P3B dapat menimbulkan hak pemajakan
baru…
A. Tidak,
karena tujuannya adalah guna menghindaripemajakn ganda agar tidak menghambat
perekonomian kedua Negara dengan prinsip saling menguntungakn antar kedua
Negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua Negara
B. Karena
P3B hanya mengatur prinsip-prinsip pemajakn yang hanya dapat diterapkan di
kedua Negara maka pelaksanaan prinsip-prinsip pemajakn tergantung kepada
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undngan pajak masing-masing
Negara.
C. Guna
menghindari pemajakn ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua Negara
dengan pronsip saling menguntungkan antar kedua negra dan dilaksanakan oleh
penduduk antar kedua Negara yang terlibat dalam perjanjian
D. Sebagai
pembuat kebijakan perpajakn dalam hal ini sebagai perundingan perjanjian
penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dengan Negara lain
108.
Unsur teoretis dan normative pajak
berganda Internasional meliputi…
A. Identitas
masa pajak
B. Factual
dan potensial
C. Langsung
dan tidak langsung
D. Untuk
menghindari pajak berganda
109.
Sumber hukum pajak Internasional terdiri
dari…
A. Subjek
pajak
B. Objek
pajak
C. Putusan
hakim (nasional maupun internasional)
D. Subjek
pajak luar
110.
Apa subjek dan objek pajak dalam pajak
internasional…
A. Subjek
pajak dalam negri yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di luar negri
dan objek pajak dengan sumber dalam negri
B. Subjek
pajak dalam kota yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di dalam kota dan
objek pajak dengan sumber luar negri
C. Subjek
pajak luar kota yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di dalam kota dan
objek pajak dengan sumber luar kota
D. Subjek
pajak dalam desa yang mendapat penghasilan dari sumber-sumber di luar desa dan
objek pajak dengan sumber dalam desa
111.
Apa dampak dari pajak berganda
internasional…..
A. Pajak
merupakan pengorbanan sumber daya yang harus ditanggug oleh pengusaha (dan
masyarakat)
B. Memberikan
tambahan beban terhadap pengusaha dan masyarakat
C. Perluasan
usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan resikodibanding dengan usaha
dalam negri
D. A,B,C
Benar semua
No comments:
Post a Comment